Kesehatan

Dasar Hukum Perencanaan Provinsi Jawa Barat

Dasar Hukum Perencanaan Provinsi Jawa Barat

Dasar hukum perencanaan tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun  2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

RTRWP diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan
  2. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum
  3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

Penataan ruang wilayah di daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

Sasaran penataan ruang di daerah adalah :

  1. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan
  2. terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis
  3. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi, dan
  4. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang

3.1.3. Dasar Hukum Perencanaan Kabupaten Bandung

Pedoman Petunjuk Operasional RTRW Kabupaten Bandung disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

3.2. Mekanisme Perencanaan di Kabupaten Bandung

3.2.1. Prinsip musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Pada prinsipnya, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan sistem yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.

3.2.2. Tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD, hingga Musrenbang Kabupaten, adapun pedoman di dalam pelaksanaannya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tahapan Persiapan :

  1. Penyusunan rancangan awal

Perumusan rancangan awal merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu ahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

  1. Pengolahan data dan informasi
  2. Analisis gambaran umum kondisi daerah
  3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah
  4. Evaluasi kinerja tahun lalu
  5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi
  6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
  7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah
  8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah
  9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif
  10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif
  11. Pelaksanaan forum konsultasi public, dan
  12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Recent Posts