Umum

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu:

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu:

Membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang.

Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi adalah dengan membuat peraturan dan undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam negara. Peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara dapat mencapai dua tujuan utama dalam usaha untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar.

  1. Menentukan Aturan Permainan

Pentingnya membuat peraturan dan undang-undang yang akan menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien, dapat dengan jelas dilihat dapat diperhatikan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan kegiatannya. Tujuan setiap perorangan atau perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimum bagi dirinya adakalanya akan sangat merugikan masyarakat. Contoh dari keadaan seperti itu telah dijelaskan dalam bagian yang lalu di dalam membincangkan mengenai perbedaan di antara biaya pribadi dan biaya sosial, yaitu menjual narkoba memberikan keuntungan yang besar kepada seseorang tetapi sangat merugikan masyarakat. Kegiatan perusahaan yang menyebabkan pencemaran atau polusi dan kesesakan

Untuk menghindari keadaan-keadaan seperti itu yang diterangkan di atas pemerintah membuat peraturan dan undang-undang yang pada hakikatnya bertujuan untuk membuat “aturan permainan” di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu menentukan hal-hal yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Dengan adanya peraturan dan undang-undang tersebut, para pelaku kegiatan ekonomi akan mengetahui hak-hak maupun kewajiban-kewajiban di dalam setiap kegiatan ekonominya.

  1. Menciptakan Persaingan yang Lebih Bebas

Tujuan kedua dari membuat undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi adalah untuk menjamin agar dalam perekonomian tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap pelaku kegiatan ekonomi dapat menjalankan kegiatannya dalam suasana persaingan yang relatif bebas. Berlakunya persaingan yang bebas merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien dan berjalan dengan lancar.

Dalam pasar bebas jenis, jumlah dan tingkat harga barang terutama ditentukan oleh keinginan-keinginan konsumen. Dalam sistem ekonomi pasar bebas para pengusaha tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menaikkan harga dengan membatasi penawaran barang di pasar. Jika suatu perusahaan mengeluarkan barang yang tidak dikehendaki masyarakat, barang itu tidak akan laku dan perusahaan itu akan tutup. Mereka juga tidak dapat menetapkan harga yang berbeda dengan harga yang telah ditetapkan oleh pasar, barang-barang itu tidak akan dibeli oleh masyarakat, dan pada akhirnya perusahaan itu harus menghentikan usahanya.

  1. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat perusahaan).

Dalam beberapa kegiatan tertentu undang-undang saja belum dapat memberi jaminan bahwa kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan secara efisien, atau akan memberi kemakmuran yang paling tinggi kepada masyarakat. Bahkan adakalanya masyarakat akan mendapat keuntungan yang sangat besar apabila kegiatan-kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai sifat seperti itu pemerintah akan melakukan campur tangan secara langsung, yaitu pemerintah akan langsung turut serta melakukan kegiatan-kegiatan memproduksi barang tersebut.

Sumber: https://pendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/