Sertifikasi Halam
Umum

Sertifikasi Halam

Sertifikasi Halam

Sertifikasi Halam
Sertifikasi Halam

Saya mencoba menanggapi tulisan Ulil Abshar dalam Kajian Utan Kayunya Jawa Pos, Hari Jumat ini, 20 April 2007. Barangkali di antara sahabat-sahabat ada yang membaca. Sebagai seorang PNS saya harus membela pemerintah (he..he..):

Sertifikat Halam

Persoalan halal dan haramnya sesuatu, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan adalah sepenuhnya masalah pribadi masing-masing orang. Apa yang diyakini haram bagi seseorang boleh jadi dianggap halal bagi orang lain. Babi yang diyakini haram oleh umat Islam, dianggap halal oleh umat Hindu. Sebaliknya, daging sapi yang diyakini halal oleh umat Islam, dianggap “haram” karena disucikan oleh umat Hindu. Bahkan, di kalangan muslim sendiri terjadi banyak perbedaan. Saya meyakini bekicot, kodok, atau kepiting sebagai hewan yang diharamkan, tetapi banyak muslim lain yang tidak meyakini demikian.

Berangkat dari pemahaman ini, Kang Ulil berpendapat bahwa pemberlakuan kewajiban pemberian label halal oleh pemerintah bagi produk-produk makanan, minuman, dan obat-obatan adalah sesuatu yang tidak tepat, lebih-lebih bila digebyah uyah kepada pengusaha non-muslim: sangat tidak fair. Lebih lanjut, Ulil menyatakan bahwa “Tugas pemerintah sebagai institusi yang menaungi semua kelompok umat beragama hanyalah menjamin status kesehatan makanan”. Dalam hal ini saya sepakat bahwa pemerintah tidak layak mewajibkan perusahaan untuk memberikan label halal bagi produk-produk makanan, minuman, atau obat-obatan, tetapi saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa tugas pemerintah hanyalah sebatas menjamin kesehatan makanan.

Berdasarkan konstitusi (Pasal 29 UUD 1945), negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kaitannya dengan soal makanan, pasal ini menunjukkan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memakan makanan yang halal sesuai agama dan kepercayaannya. Bagaimana penduduk bisa memeroleh kemerdekaan untuk memakan makanan halal sesuai agamanya bila ia tidak tahu menahu apa yang dimakannya, dari bahan apa makanan itu dibuat, dan dengan proses apa makanan itu diciptakan? Implikasi pernyataan ini adalah bahwa pemerintah harus memaksa—bukan hanya meminta, sebagaimana dinyatakan Ulil— perusahaan untuk mencantumkan daftar bahan suatu produk dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. (Saya menjumpai suatu produk obat yang mencantumkan nama bahan ethanolum—istilah yang agak “sulit dimengerti” oleh khalayak. Padahal, bila ia mencantumkan istilah alkohol, tentu lebih banyak orang yang memahami). Jualan daging babi memang tidak masalah dan tidak boleh dipermasalahkan. Tetapi menjual daging babi–atau daging apapun, meskipun higienis dan memenuhi standar kesehatan, tanpa memberi informasi secukupnya kepada pembeli adalah penipuan. Sayangnya, ini tak jarang terjadi.

Ah, tetapi, bukankah begitu tabiat liberalisme: menolak peran negara untuk mengatur perilaku ekonomi para kapitalis?Muhammad Arif

Sumber : https://belinda-carlisle.com/kingdom-rises-apk/