Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Hukum
Pendidikan

Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Hukum

Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Hukum

Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan

dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (Poleksosbud-hankam) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Kedudukan hukum atau locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

  1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum
  2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika Serikat, landasan ini digunakan untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggarAmendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat
  3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. Di Amerika Serikat, beberapa hukum lingkungan mengizinkan penuntutan terhadap perusahaan yang mencemari perairan tanpa izin federal, bahkan jika pihak yang menuntut tidak dirugikan oleh polusi tersebut.

Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/seva-mobil-bekas/