Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014
Umum

Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014

Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014

 

Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014
Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014

Nasib Sistem Pemerintahan Presidensil Pasca Pemilihan Presiden 2014 – Nasib sistem pemerintahan Presidensil Indonesia 2014-2019 dibayangi perolehan suara “horizontal” dalam Pileg 2014 kemarin. Tidak satu partai pun ditengarai memperoleh suara 51%. Akibatnya, transaksi-transaksi politik berkeliaran bebas. Jangankan untuk menyusun koalisi yang kuat di dalam parlemen (51%), untuk mengajukan Capres-Cawapres saja, yaitu 25% suara sah nasional, semua partai politik kalang-kabut. Tidak satu pun partai politik bisa menepuk dada, bahkan pemenang Pileg 2014 sekalipun. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana politik Indonesia 5 tahun ke depan dibenturkan dengan sistem Presidensil yang jelas-jelas termaktub dalam konstitusi Indonesia 1945.

 

Ketidakpastian kini mengguyur Indonesia

Ketidakpastian yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan: Ekonomi, inflasi yang terus membayang; Sosial, posisi hubungan antar-etnis dan antar-agama; Pertahanan, teritori perbatasan luar yang semakin mengabur; Hukum, kegamangan masyarakat akan peran agen-agennya; Keamanan, kekhawatiran apakah seseorang masih bisa menjalani perjalanan antar tempat; dan ketidakpastian politik, apa yang Republik ini dapat peroleh 5 tahun ke depan? Ketidakpastian-ketidakpastian belum memeroleh jawaban yang memuaskan dari hasil Pileg 2014 kemarin. Aksi jual-beli, tawar-menawar, kental sekali dilakukan antar tokoh, antar partai, dalam upaya mereka sekadar menangguk kuasa “sesaat” untuk 5 tahun ke depan. Pilihan yang publik lakukan dalam Pileg ibarat cek kosong, yang kini prerogatif isiannya ada di tangan oligarki partai politik.

 

Kembali kepada substansi makna Pemilu

Baik Pileg dan Pilpres sesungguhnya hanyalah media rekrutmen politik dan sirkulasi elit. Rekrutmen politik di mana rakyat memilih orang-orang yang mereka “percayai” untuk duduk di bangku eksekutif (presiden, wakil presiden, menteri-menteri) maupun bangku legislatif (DPR, DPD, DPRD I, DPRD II). Orang-orang ini harus konsisten, bahwa apabila sudah dipilih, mereka harus bekerja sesuai apa yang mereka janjikan tatkala kampanye kemarin. Sirkulasi elit adalah meniadakan “lumpen-elit”, yaitu elit yang sudah menjadi “garbage” (entah karena cuma pentingkan diri sendiri, malas, tidak sensitif, atau cacat moral) dengan elit-elit baru yang segar, ‘amanah, dan mau bekerja keras demi rakyat. Dari substansi makna Pemilu ini, maka tidak ada pilihan lain bagi para elit yang dipilih baik dari Pileg maupun Pilpres untuk bekerja demi rakyat. Tidak ada yang lain-lain. Mereka bekerja dengan pemerintahan yang sistemnya telah dibakukan dalam UUD 1945 yaitu dalam pola sistem pemerintahan Presidensil.

Presidensil-kah Indonesia?

Bagaimana suatu negara dikatakan menganut sistem pemerintahan Presidensil? Matthew Soberg Shugart menyatakan, suatu negara dinyatakan menganut sistem pemerintahan Presidensil apabila punya tiga ciri berikut:

  1. Eksekutif dikepalai seorang presiden yang dipilih rakyat secara langsung sekaligus bertindak selaku kepala eksekutif;
  2. Istilah kepala eksekutif dan dewan legislatif telah dibatasi, dan keduanya bukan subyek yang saling bergantung; dan
  3. Presiden menyusun dan mengatur kabinet dilengkapi kemampuan merancang Undang-undang.

Mengenai butir pertama, yaitu “Eksekutif dikepalai seorang presiden yang dipilih rakyat secara langsung” dinyatakan dalam Pasal 6A ayat 1 yang bunyinya “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Sementara untuk “[presiden] bertindak selaku kepala eksekutif dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 yang bunyinya “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Presiden Indonesia dipilih rakyat secara langsung dan sebab itu, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung, bukan kepada parlemen. Hal ini dikarenakan presiden dipilih rakyat dalam Pemilu tersendiri, yang berbeda dengan Pemilu untuk memilih anggota legislatif.

Mengenai butir kedua, yaitu “Istilah kepala eksekutif dan dewan legislatif telah dibatasi, dan keduanya bukan subyek yang saling bergantung” hal ini telah tertera jelas di dalam konstitusi Indonesia. Tugas, wewenang, posisi, hak, dan kewajiban kepala eksekutif diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sementara untuk dewan legislatif diatur dalam Pasal-pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D. Bahwa DPR memiliki kuasa tersendiri juga dibuktikan dalam Pasal 20 ayat 1 yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Khusus mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 dan 3. Ada satu pasal krusial yaitu Pasal 7A bahwa Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Namun, hal ini dengan sejumlah catatan yaitu apabila Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

  • Pengkhianatan terhadap negara;
  • Korupsi;
  • Penyuapan;
  • Tindak pidana berat;
  • Perbuatan tercela; dan
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Apabila DPR menganggap bahwa hal-hal tersebut “terbukti” dilakukan Presiden/Wakil Presiden, maka alasan pemberhentian tersebut harus diajukan kepada MPR, hanya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutuskan itu terbukti. Dan, pengajuan kepada MK ini harus mendapat dukungan dari 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna untuk itu (apabila hadir semua, maka 373 orang harus setuju dari 560 total anggota). Juga, apabila memang MK memutus sesuai kesimpulan DPR, DPR harus mengajukan kembali kepada MPR yang nantinya bersidang. MPR yang bersidang dalam memutus usualan DPR tersebut harus dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari anggota yang hadir tersebut. Tentu saja, dalam proses “impeachment” ini, Presiden/Wakil Presiden tetap diberi kesempatan memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR itu. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden berdasarkan usulan DPR ini harus melalui “jalan panjang” dan melibatkan 4 institusi independen yaitu: MPR, DPD (bertindak di sidang MPR), DPR (selaku inisiator dan bersidang di MPR) dan MK.

Mengenai “Presiden menyusun dan mengatur kabinet dilengkapi kemampuan merancang Undang-undang” ditegaskan dalam Pasal 17 ayat 2 yaitu “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Dalam hal menyusun undang-undang, pasal 5 ayat 1 menyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat 2 menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Sehubungan dengan 3 ciri sistem pemerintahan presidensil seperti diujar oleh Shugart, maka Indonesia memanglah menganut sistem pemerintahan ini. Hal yang menjadi persoalan adalah sistem presidensil — di mana presiden berposisi sebagai kuasa eksekutif — membutuhkan peran DPR. Presiden menjalankan undang-undang yang telah disahkan secara bersama dengan DPR. Persetujuan atas suatu undang-undang hanya dapat efektif apabila parlemen menyerminkan posisi kuasa presiden. Artinya, presiden didukung oleh partai yang juga mayoritas di parlemen. Apabila hal ini tidak terjadi, dapat dipastikan sistem presidensil akan “terganggu.” Misalnya, parlemen punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini menjadi bargain politik utama DPR dalam mengendalikan Presiden. Apabila DPR dikuasai oleh mayoritas partai presiden, maka jalannya ketiga fungsi ini mudah diselaraskan dengan tindakan-tindakan presiden. Begitu pula sebaliknya, apabila kekuatan politik DPR berkebalikan dengan Presiden, DPR justru akan mendikte Presiden dengan mudahnya. Terlebih, masih terdapat jaminan di dalam konstitusi bahwa parlemen dapat mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Di masa lampau, rezim Orde Baru peka atas masalah “mayoritas simetris” ini yaitu dengan upayanya memerkuat Golkar agar selalu mayoritas di dalam parlemen. Tidaklah mengherankan bahwa di sepanjang Orde Baru, Presiden mampu memerintah hampir tanpa ganjalan berarti dari parlemen.

Dengan demikian, sistem presidensil di Indonesia sesungguhnya kini diperhadapkan dengan tantangan, terutama dalam jaminan efektivitas kerjanya. Apabila kekuatan presiden di DPR tidak simetris maka idiom “strong government menjadi mahal. Prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri misalnya, hanya leluasa dilakukan apabila komunikasi yang baik terjalin dengan DPR. Apabila presiden tetap memertahankan menteri yang tidak disukai parlemen, maka dapat dipastikan kinerja menteri tersebut akan mengalami gangguan seperti dialami Sri Mulyani di pemerintah Indonesia dahulu kala.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/