Pendidikan

Hubungan Parlemen-Presiden di Sistem Pemerintahan Presidensil

Hubungan Parlemen-Presiden di Sistem Pemerintahan Presidensil

 

Hubungan Parlemen-Presiden di Sistem Pemerintahan Presidensil
Hubungan Parlemen-Presiden di Sistem Pemerintahan Presidensil

Hubungan Parlemen-Presiden di Sistem Pemerintahan Presidensil– Dalam sistem Presidensil, tidak ada hubungan hirarkis antara parlemen-presiden. Parlemen tidak bisa mendikte dan mengarahkan Presiden dan kabinet kerjanya. Presiden bukan subyek subordinasi parlemen seperti terjadi di sistem pemerintahan Parlementer. Presiden memiliki kekuatan bargaining utama terhadap DPR (juga DPR terhadap presiden) bahwa ia dipilih rakyat secara langsung. Presiden hanya bertanggung jawab kepada konstituennya (rakyat) yang memilihnya secara langsung, bukan kepada parlemen. Hubungan kuasa politik antara presiden – parlemen hanyalah transaksional. Transakasi tersebut terjadi antara dua struktur politik yang setara.

Pada prakteknya, hubungan parlemen-presiden menjadi lebih rumit manakala suatu negara yang menerapkan sistem presidensil sekaligus menerapkan sistem kepartaian multi partai. Kerumitan akan lebih bertambah manakala tidak satupun partai-partai tersebut mayoritas mutlak di parlemen. Sungguhpun demikian, apabila dikembalikan kepada raison d’etre-nya, dependensi presiden kepada parlemen hanya pada aras promosi dan pengawasan atas program-program yang ia susun dan laksanakan. “Tugas” presiden dalam sistem presidensil dalam sistem kepartaian multi partai hanyalah bagaimana presiden mampu menggolkan program-program yang ia janjikan selama masa kampanye. Bagaimana presiden “memengaruhi” parlemen agar mendukung program-programnya adalah warna utama yang seharusnya ada di sistem presidensil dengan banyak partai.

Berdasarkan aras program presiden ini, maka hubungan legislatif-eksekutif dalam sistem presidensil dapat diprediksi sebagai berikut: “Perluasan divergensi antara legislatif-eksekutif atas suatu kebijakan bergantung pada bagaimana kepentingan para konstituen (pemilih mereka masing-masing) diterjemahkan lewat proses pemilu.” [2] Berdasarkan divergensi kepentingan ini, dapat diprediksi 3 hubungan antara presiden dengan parlemen dalam paragraf-paragraf di bawah.

Dominasi

Perluasan divergensi adalah perbedaan posisi politik antara presiden dengan [para anggota] legislatif terkait dengan program-program pemerintahan yang digadang presiden. Program-program ini dapat diselenggarakan presiden tanpa memandang apakah ia punya suara mayoritas di parlemen ataukah tidak. Atau, simetriskah antara kekuatan partai politik pengusung presiden dengan koalisi mayoritas di dalam parlemen? Program-program yang digadang presiden tersebut, apabila sebagian besarnya sesuai dengan aspirasi konstituen yang memilih para legislator, akan memunculkan koherensi hubungan presiden-legislatif. Terlebih, apabila presiden mampu menyosialisasikan program-program yang ia gadang kepada kantung-kantung utama para anggota legislatif. Apabila presiden bisa memengaruhi rakyat yang memilih para para legislator untuk mendukung programnya maka dapat dipastikan akan terselenggara hubungan legislatif-eksekutif di mana ia pihak eksekutif mendominasi. Presiden akan minus penentangan di DPR kendatipun partai pengusung presiden bukanlah mayoritas di kalangan parlemen. Ini dapat menjadi alternatif stabilitas politik eksekutif dalam sistem presidensil dengan multi partai. Kata kuncinya adalah “turun ke bawah” dan “pengaruhi konstituen” para anggota legislatif. Begitu presiden mengalami “permusuhan” dari kalangan parlemen, presiden akan keluar dari ruang parlemen dan menjelaskan konfliknya kepada rakyat secara langsung di kantung-kantung mereka. Rakyat lah yang nantinya melakukan pressure politik kepada para wakil mereka di parlemen untuk menyetujui program Presiden. Koalisi efektif dapat dibangun atas dasar similaritas kepentingan para konstituen. Hubungan jenis ini adalah bukan sesuatu hal yang sulit.

Anarki

Anarki akan terjadi karena dua hal. Pertama, kepentingan dari konstituen legislatif (rakyat yang memilih anggota legislatif) tidak diakomodasi oleh presiden dalam program-programnya. Kedua, partai (atau koalisi partai) yang mendukung presiden adalah kecil di parlemen. Konsekuensi yang pertama, presiden akan sibuk “kasak-kusuk”, karena ia hanya punya program ad hoc yang bisa disepakati dengan legislatif. Kesepakatan yang terbangun pun hanya antara presiden dengan pimpinan faksi-faksi atau patron-patron tertentu dalam parlemen tanpa pernah membangun hubungan yang stabil dengan partai induk mereka untuk jangka panjang. Terbentuklah politik kartel, yang merupakan simbiosis antara presiden dengan oligarki partai di parlemen. Juga, presiden akan tergoda memanfaat kuasa de facto yang ia miliki (kuasa birokrasi, kuasa militer) untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan tertentu atas parlemen guna menggolkan tujuan politiknya. Anarki ini membuat presiden kehilangan fokus pada program-program prioritas yang ia kampanyekan dan sekadar bertahan hidup selama 5 tahun pemerintahannya. Pemerintahan tidak efektif dan buang-buang waktu. Anarki juga berkesempatan besar untuk hadir apabila kabinet yang dibentuk oleh presiden tidak merefleksikan keragaman partai di dalam parlemen. Konsekuensi yang kedua, akibat kecilnya dukungan, presiden “terpaksa” mengorbankan” program yang dijanjikan dengan politik akomodasionis dengan cara membagi-bagi posisi kabinet kepada partai-partai yang potensial menghadang posisi politiknya. Istilah umum dari hal ini “bagi-bagi kursi dengan cara dagang sapi.”

Transaksi

Transaksi yang dilakukan presiden-legislatif bersifat dua hal. Pertama, presiden memutuskan pembagian kursi kabinet sesuai komposisi suara partai-partai yang berkoalisi dengannya. Kedua, presiden memutuskan kursi kabinet yang diisi oleh orang-orang non partai. Jika opsi pertama yang dipilih maka presiden harus siap kehilangan arah suksesi program akibat besarnya kemungkinan partai yang menduduki kursi kabinet memanfaatkannya untuk kepentingan partai darimana anggota koalisi itu berasal. Kendati kehilangan fokus, presiden dapat memrediksi stabilitas suara di parlemen terkait kebijakan-kebijakannya. Orientasi pilihan jenis ini adalah pada kekuasaan, bukan program. Apabila opsi kedua yang dipilih, presiden harus menyiapkan insentif-insentif lain kepada partai anggota koalisi di luar keanggotaan dalam kabinet tetapi memiliki kans besar untuk tidak kehilangan fokus program pemerintahan. Orientasi opsi ini adalah pada program kerja presiden tetapi rentang “pemberontakan” di tubuh koalisi apabila “insentif” yang dijanjikan presiden dinilai “kurang” atau “harus ditambah.” Mengenai “insentif” ini dapat saja berupa pembangunan atas kantung-kantung suara partai anggota koalisi, prioritas proyek pembangunan, atau pengangkatan isu-isu yang merupakan trade mark partai yang menjadi anggota koalisi dengan “stempel” partai tersebut, bukan eksekutif.

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/