Bagaimana Presidensil Indonesia 2014 ke Depan ?
Pendidikan

Bagaimana Presidensil Indonesia 2014 ke Depan ?

Bagaimana Presidensil Indonesia 2014 ke Depan ?

 

Bagaimana Presidensil Indonesia 2014 ke Depan ?

Bagaimana Presidensil Indonesia 2014 ke Depan ?– Hasil di atas diambil berdasarkan rata-rata survey hitung cepat yang diadakan 4 lembaga yang melakukannya pasca Pileg 9 April 2013, yaitu LSI (Lingkaran Survei Indonesia), IPI-MeTV (Indikator Politik Indonesia – Metro TV), HCK (Hitung Cepat Kompas), dan C-CSIS (Cyrus-CSIS). Dari hasil rata-rata tersebut PBB dan PKPI diprediksi tidak lolos electoral threshold 3,5 %. Sebab itu prediksi koalisi parlemen terjadi antara 10 partai politik.

 

2 capres kuat yaitu pasangan Joko Widodo

Diasumsikan koalisi terbentuk antara 2 capres kuat yaitu pasangan Joko Widodo – Ryamizard Ryacudu (JWRR) dan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (PSHR). Penyebutan nama-nama capres/cawapres sepenuhnya sekadar upaya melakukan prediksi. Juga, berdasarkan alasan klasik seperti perpaduan Jawa-Luar Jawa dan Sipil-Militer. Juga diasumsikan persyaratan untuk ikut Pilpres sudah dapat dipenuhi baik oleh JWRR maupun PSHR.

Diasumsikan pula dalam kubu JWRR bergabung PDIP + PKB + PPP + PND = 19,25% + 9,13% + 6,68% + 6,55% = 41,61% suara parlemen. Sementara dalam kubu PSHR bergabung PGK + PGIR + PD + PAN + PKS + PHNR = 14,55% + 11,88% + 9,68% + 7,42% + 6,87% + 5,31% = 55,71%. Berdasarkan prediksi, JWRR yang didukung 4 partai politik hanya menguasai 41,61% suara parlemen sementara pasangan PSHR yang didukung 6 partai politik menguasai mayoritas parlemen atau 55,71%. Apabila terpilih, secara kuantitatif JWRR harus bekerja ekstra keras untuk memajukan program-programnya tetapi secara kualitatif lebih ringan upayanya dalam menjalin kesalingpengertian intra koalisi. Sebaliknya, secara kuantitatif PSHR lebih ringan pekerjaannya dalam menjamin suara mereka di parlemen, tetapi secara kualitatif lebih berat pekerjaannya dalam membina hubungan dan kekompakan intra koalisi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden dipilih dalam pemilu tersendiri, anggota legislatif pun tersendiri. Hasil dalam pileg bisa simetris ataupun tidak simetris dengan pilpres. Di atas semua kemungkinan, seorang presiden dalam sistem presidensil tidaklah bertanggung jawab kepada parlemen melainkan kepada rakyat yang memilihnya secara langsung. “Hukuman ringan” bagi seorang presiden di dalam sistem presidensil adalah didemonstrasi setiap hari oleh rakyat, “hukuman menengahnya” adalah diberhentikan oleh parlemen, dan “hukuman terberatnya” adalah tidak dipilih lagi oleh rakyat di pemilu kemudian. Presiden dalam sistem presidensil dapat mengatasi (dengan usaha keras berbeda) hukuman ringan dan menengahnya. Namun, sulit bagi presiden menerima hukuman terberat yaitu tidak dipilih lagi oleh rakyat di pemilu kemudian. Ketidakterpilihan presiden di pemilu berikutnya adalah bukti kegagalan seorang presiden di dalam sistem pemerintahan presidensil. Presiden dalam sistem presidensil akan berjuang semaksimal mungkin agar tidak menerima “hukuman berat.”

 

Prediksi JWRR

Apabila pasangan JWRR yang terpilih maka pola apakah yang akan dipakai oleh pasangan ini dalam konteks hubungan legislatif-eksekutif? Pilihan model hubungan ada 3 yaitu dominasi, anarki, dan transaksi. Adalah sulit apabila langsung memberikan vonis seputar pola yang akan mereka ambil. Apabila yang pertama yaitu dominasi yang diambil, maka JWRR yang hanya didukung oleh 41,61 % suara fokus pada pembacaan kepentingan konstituen (para pemilih) partai-partai di luar kubunya. JWRR akan melihat kepentingan apa yang disuarakan oleh para pendukung PG, PGIR, PAN, PD, PKS, dan PHNR. JWRR akan mengambil jalan memutar: Membangun dukungan bukan dari dalam parlemen melainkan dari luar parlemen karena ada kemungkinkan bahwa para pemilihnya (JWRR) adalah rakyat yang di pileg memilih kubu lawan. Dari luar parlemen, JWRR menginventarisasi kepentingan mereka lalu menjadikannya portofolio tawar-menawar politik di dalam parlemen. Isu-isu agama mayoritas dapat diserahkan kepada PPP dan PKB untuk ditanggulangi, karena sesungguhnya basis konstituen PPP yang sebagiannya adalah Nahdliyin adalah serupa dengan PKB. Sementara itu, apabila isu modernis Islam disuarakan maka di kalangan PPP dalam melakukan counter politiknya. Di sisi lain, PDIP dan PND telah melakukan kritisi yang cukup atas pola pemerintahan rezim sebelumnya selama 10 tahun. PND dalam bentuk embrionya (gerakan Nasional Demokrat) tentu telah menginventarisasi isu-isu di akar rumput dan ini cukup berhasil mengingat sebagai partai baru, PND langsung beroleh suara cukup yaitu 6,68 (mengalahkan partai lama, PHNR). Hal serupa pun telah dilakukan oleh PDIP saat menjadi “oposisi”, yaitu tidak bergabung di pemerintahan, yaitu dengan membangun pemerintahan lokal yang kuat dan populis lewat tokoh-tokohnya seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, ataupun Teras Narang.

Apabila pasangan JWRR memilih opsi anarki, yaitu menetapkan bahwa kepentingan masing-masing partai lebih utama dari kepentingan program pemerintahan, maka masa pemerintahannya sekadar menjadi bulan-bulanan kubu lain. JWRR lebih sibuk mengurus intra koalisi ketimbang meraih konstituen ekstra koalisi mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi di wilayah-wilayah “gemuk” konstituen masing-masing sehingga kehilangan isu-isu yang lebih berskala nasional. Kubu lainnya akan dengan mudah melakukan bulan-bulanan karena mereka menguasai 55,71 suara parlemen. Prestasi maksimal dari JWRR hanyalah kemampuannya bertahan selama 5 tahun dan setelah itu dilupakan masyarkat Indonesia. Tetapi, pilihan opsi ini tetap menarik mengingat apabila antar keempat partai ini benar-benar tidak bisa menjalin kesalingpahaman dan kesalingpengertian. Masa-masa pemerintahan selama 5 tahun kendati kehilangan fokus pemerintahan, dapat diisi dengan pengisian “logistik” partai masing-masing untuk menghadapi pileg 2019.

Apabila pasangan JWRR memilih opsi transaksi maka tetap akan beresiko. Dalam opsi ini, pilihan pertamanya adalah “menjinakkan parlemen” dengan mengambil orang dari luar kubu mereka sebagai menteri untuk duduk di kabinet. Hal ini sesungguhnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan kebutuhan partai-partai politik di luar kubu mereka akan kebutuhan logistik. Dapat saja JWRR mengambil menteri-menteri dari luar kubu untuk “memecah” konsentrasi kubu lain seperti misalnya memberikan posisi menteri kepada kaden PG, PKS, ataupun PD. Kompensasi transaksinya adalah suara mereka di parlemen diserahkan kepada JWRR. Pilihan lain dalam opsi ini adalah menawarkan isu dari konstituen kubu lain untuk dimasukkan ke dalam agenda pemerintahan. Pilihan ini sifatnya informal dan berbuah pada tekanan konstituen di luar parlemen untuk mendukung program JWRR, tetapi di sisi lain cenderung membuat program JWRR sendiri berpotensi ambigu.

Prediksi PSHR

Apabila pasangan PSHR memenangkan Pilpres 2014 dan memilih opsi pertama yaitu dominasi, maka dipersyaratkan bahwa di dalam internal mereka adalah solid terlebih dahulu. Membina hubungan 6 orang selalu lebih sulit ketimbang yang lebih sedikit. Elemen kubu ini seperti PD pernah punya pengalaman “tidak enak” akibat perilaku PKS dan PG di rezim pemerintahan sebelumnya. Hubungan antara PD dengan PKS-PG pernah kurang harmonis dalam isu Bank Century dan Kenaikan Harga BBM. Bagaimana PSHR menjembatani hubungan ketiganya, merupakan kata kunci yang harus diperhatikan apabila hendak menjalin soliditas internal. Soliditas internal ini adalah penting karena pilihan dominasi menghendaki PSHR sudah “tidak punya masalah” dalam tubuhnya sendiri. Pilihan dominasi menghendaki PSHR turun langsung kepada konstituen PDIP, PND, PKB, dan PPP, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa PSHR pun membawakan kepentingannnya. Sama seperti JWRR, kubu PSHR pun punya tubuh yang relatif lengkap: Kalangan nasionalis direpresentasikan PG, PGIR, PD, dan PHNR, sementara kalangan agama diwakili PKS dan PAN. Persoalan utamanya adalah bagaimana PKS dan PAN mampu memasuki kalangan Nahdliyin? Mungkin itu dapat dilakukan PSHR dengan cara langsung memberikan keyakinan kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kalangan modernis sekiranya telah dapat terepresentasi oleh PKS dan PAN.

Apabila PSHR mengambil opsi anarki adalah pilihan yang tidak mungkin mengingat kubu ini telah memiliki 55,71% suara parlemen. Tentu ini dengan syarat bahwa benar-benar tidak ada masalah berarti intra koalisi. PSHR kiranya bukan memilih opsi anarki melainkan “tertimpa” opsi ini secara tidak disengaja. Opsi ini terjadi apabila terjadi kerenggangan antara bagian-bagian tubuhnya: Misalnya, PKS berseberangan dengan PD, PD berseberangan dengan PG, PHNR berseberangan dengan PGIR, ataupun sejenisnya. Apabila opsi ini terjadi, akan cukup mudah JWRR mengambil 1 atau 2 dari pecahannya untuk membalikkan posisi mereka menjadi mayoritas parlemen semisal menarik PHNR atau PAN ke dalam kubunya. Apabila ini terjadi, PSHR akan menjadi bulan-bulanan di dalam parlemen dalam menjalankan program-programnya.

Apabila PSHR mengambil opsi ketiga, sesungguhnya adalah lebih mudah karena tubuh dalam kubu ini yaitu PD, PKS, PG, dan PAN sudah pernah berkoalisi sebelumnya. Pola-pola transaksi antarmereka sudah pernah terbangun. Persoalannya adalah apakah PSHR dapat berperan selaku unsur kohesif koalisi di antara keempatnya ataukah tidak. Selain itu, PGIR dan PHNR dalam periode sebelumnya adalah “pasukan” oposisi terhadap 4 intra koalisi lainnya. Dalam pilihan pertama dalam opsi ini, PSHR hanya dipersyaratkan membangi kursi menteri secara adil dan mereka kepada 6 anggota koalisinya dan untuk hal tersebut adalah mudah karena pedoman utamanya adalah perolehan suara. Apabila opsi kedua yang dipilih yaitu transaksi bukan berdasarkan pembagian kursi kabinet melainkan sharing program, adalah cukup sulit. PSHR harus benar-benar menjembatani perbedaan kepentingan di antara PGIR, PG, PD, PHNR, PKS, dan PAN. Harus terjadi dialog-dialog “panjang” untuk menjalin kesepakatan dalam membangun pemerintahan transaksi bukan berdasarkan jumlah kursi melainkan program.

 

Artiel Terkait